Ketua DPW GNI Sumatera Utara Angkat Bicara Terkait Kasus Kaesang Pangarep

masukkan script iklan disini

Ketua DPW GNI Sumatera Utara Angkat Bicara Terkait Kasus Kaesang Pangarep

Medan,KPK POST.

8 September 2024 — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Sumatera Utara angkat bicara mengenai isu penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Ketua DPW GNI Sumut menyatakan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil tanpa memandang status sosial atau jabatan.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan gratifikasi, apalagi yang melibatkan tokoh publik, harus ditangani dengan serius dan berdasarkan aturan hukum yang jelas,”** ujar Ketua DPW GNI Sumut.

Beliau menyoroti keputusan KPK yang membatalkan pemanggilan Kaesang terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono. KPK menyatakan bahwa keputusan ini diambil tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, dan menyebut bahwa klarifikasi soal dugaan gratifikasi harus didasarkan pada kerangka hukum yang kuat.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Ketua DPW GNI Sumut menekankan bahwa keterbukaan dari lembaga penegak hukum seperti KPK sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Proses hukum harus dijalankan secara profesional dan transparan agar tidak ada keraguan di mata publik mengenai integritas lembaga tersebut.

“Publik menaruh harapan besar pada KPK dalam menjaga keadilan dan menindak setiap bentuk gratifikasi atau korupsi. Kami berharap proses ini berjalan dengan transparan agar tidak ada spekulasi terkait adanya perlakuan khusus,”** lanjutnya.

Beliau juga menyatakan bahwa kasus ini bisa menjadi momentum penting bagi Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk menunjukkan sikap transparansi dan memberikan contoh positif kepada masyarakat terkait penggunaan fasilitas yang diterima.

Dukungan Pengawasan Publik

Ketua DPW GNI Sumut mengajak masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan dengan benar. Hal ini penting agar prinsip keadilan tetap terjaga, dan tidak ada intervensi dari pihak luar yang dapat memengaruhi jalannya proses.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut memantau kasus ini secara seksama, agar setiap proses hukum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keadilan harus ditegakkan demi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini,” tutupnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen GNI Sumut dalam mendorong akuntabilitas dan integritas para pejabat publik serta menjaga transparansi dalam setiap proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat negara.(Red/Tim)